Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Senat AS telah mengesahkan RUU tentang perusahaan Cina yang terdaftar di bursa saham AS. Pengesahan itu dicapai dengan persetujuan bulat pada hari Rabu kemarin. Keputusan itu dipandang sebagai langkah untuk menendang perusahaan Cina dari bursa AS.
Melansir Yahoo Finance, Jumat (22/5/2020) undang-undang itu akan mewajibkan perusahaan tercatat asal Cina untuk tunduk pada berbagai ketentuan yang ketat guna menghindari boot.
Ketentuan pertama, perusahaan tercatat Cina harus mengungkapkan apakah mereka dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah asing. Kedua, mereka harus mematuhi audit dari Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik/Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) selama tiga tahun berturut-turut.
"Kami hanya ingin perusahaan Cina untuk bermain dengan aturan yang sama seperti yang lain. Ini adalah keputusan yang penting untuk transparansi," kata Senator Chris Van Hollen.
Van Hollen bersama Senator John Kennedy memimpin upaya tersebut, yang dikenal sebagai Undang-Undang Akuntabilitas Perusahaan Asing. Mereka didukung oleh gabungan senator lain seperti Kevin Cramer dari North Dakota, Bob Menendez dari New Jersey dan Marco Rubio dari Florida adalah co-sponsor.
Saat ini, perusahaan yang terdaftar di Cina dan Hong Kong tidak dikenakan audit PCAOB.
Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Cina telah menyusun daftar 156 perusahaan Cina yang saat ini terdaftar di tiga bursa saham terbesar AS. Dalam daftar itu termasuk perusahaan raksasa seperti Alibaba (BABA), Baidu (BIDU) dan JD.com (JD).
Van Hollen mengatakan undang-undang itu dirancang untuk melindungi investor karena kurangnya transparansi di antara perusahaan-perusahaan Cina. Dengan begitu investor AS bisa mengukur risiko dari investasinya di perusahaan Cina.
"Ini sama saja bahwa kami memberi perusahaan-perusahaan Cina kesempatan untuk mengeksploitasi orang Amerika yang bekerja keras," tambah Senator Kennedy dalam sebuah pernyataan.
RUU ini sebenarnya masih masih harus melewati DPR AS dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Donald Trump sebelum menjadi produk hukum. Tetapi itu akan mudah terjadi karena Washington memang tengah bersiap menghadapi Cina .
Anggota parlemen GOP, termasuk Senator Josh Hawley dan Tom Cotton, telah mengajukan serangkaian hukuman untuk negara tersebut. Mulai dari meminta Cina membayar kembali semua negara yang terkena dampak, menghapus utang AS hingga memberi sanksi kepada pejabat Tiongkok.(dtf)