User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
UNIC 530 24.2%
LPIN 500 9.09%
EMTK 425 5.14%
Last update: 19 Jan 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
PLIN -1,210 -24.95%
UNVR -500 -1.22%
BLTZ -300 -3.57%
Last update: 19 Jan 2017
Volume Terbesar
MYRX 1,226,525,824
BUMI 666,299,712
BIPI 636,601,728
Last update: 19 Jan 2017
Transaksi Tertinggi
BUMI 283,225,732,200
TLKM 211,356,583,000
BMRI 201,033,695,000
Last update: 19 Jan 2017
Efek Teraktif
GZCO 12,708 Freq
ISSP 8,141 Freq
BIPI 7,973 Freq
Last update: 19 Jan 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,315.00 13,449.00
SGD 9,345.17 9,444.52
JPY 11,606.52 11,724.35
MYR 2,992.81 3,025.65
CNY 1,938.33 1,957.84
THB 376.56 380.45
HKD 1,716.29 1,733.61
EUR 14,215.09 14,362.19
AUD 10,082.12 10,190.31
GBP 16,446.69 16,613.55
Last update: 20 Jan 2017 11:05 WIB
INDAG
Selasa, 19 Feb 2013 08:04 WIB - http://mdn.biz.id/n/13557/ - Dibaca: 1,024 kali
KPPU Lemah Tangani Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat
MedanBisnis - Medan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengakui masih lemah dalam menangani kasus persaingan tidak sehat. Maka dari itu, KPPU berharap kepada DPR RI untuk merevisi undang-udang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Komisioner KPPU, Sukarmi mengatakan, selama ini KPPU hanya memberikan tindakan sanksi dan teguran yang tidak mengikat ataupun rekomendasi terdapat instansi terkait untuk menindak pelaku usaha yang melakukan persaingan tidak sehat. "Sejak tahun lalu kami meminta anggota dewan untuk melakukan revisi terhadap undang undang tersebut," kata Sukarmi di KPPU KPD Medan, Senin (18/2).

Pihaknya menilai, undang-undang tersebut terlalu lemah dalam mengatur kewenangan KPPU. Dalam isi UU tersebut, KPPU tidak diberi kewenangan untuk memanggil paksa, menyadap dan menindak paksa dalam menelusuri suatu kasus terkait dalam persaingan usaha yang tidak sehat.

Padahal, kata dia, KPPU juga ditugaskan untuk menangani atau menelusuri kasus kartel yang notebene sebagai kasus yang paling besar dan sulit dalam persaingan usaha.

"Jangan main-main, saat ini banyak pengusaha bahkan pejabat pemerintah yang tergabung atau membenruk kartel," katanya.

Menurutnya, isi revisi yang diajukan terhadap DPR RI antara lain berupa penguatan kewenangan, status kelembagaan serta penguatan sanksi. Saat ini pihaknya telah mengantongi naskah akademis dari revisi UU tersebut serta lampiran laporan-laporan pengaduan yang diterima KPPU.

Sementara itu, komisioner KPPU lainnya, Kamser Lumbanradja mengatakan, lambatnya kinerja KPPU dalam menuntaskan kasus persaingan tidak sehat karena KPPU Medan hanya memiliki 9 orang komisioner yang terbagi dalam 3 majelis. Jumlah ini tidak sepadan dengan banyaknya laporan dugaan praktek monopoli yang masuk ke KPPU bahkan hingga ratusan laporan persaingan tidak sehat. (daniel pekuwali)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!