User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
GGRM 1,200 1.83%
RDTX 1,100 14.86%
PLIN 760 18.91%
Last update: 30 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
AMFG -350 -5%
BBNI -225 -3.41%
SMGR -225 -2.48%
Last update: 30 Mar 2017
Volume Terbesar
SRIL 3,450,991,872
MYRX 2,166,923,520
BKSL 418,262,400
Last update: 30 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
SRIL 1,205,523,931,000
BBCA 324,086,035,000
ASII 324,029,582,500
Last update: 30 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 53,180 Freq
TRAM 10,505 Freq
KBLI 9,623 Freq
Last update: 30 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,249.00 13,383.00
SGD 9,486.61 9,588.05
JPY 11,896.38 12,022.10
MYR 2,995.48 3,029.20
CNY 1,923.24 1,942.69
THB 383.92 388.03
HKD 1,704.97 1,722.24
EUR 14,237.38 14,386.73
AUD 10,150.06 10,254.05
GBP 16,481.76 16,649.79
Last update: 30 Mar 2017 11:20 WIB
INDAG
Selasa, 19 Feb 2013 08:04 WIB - http://mdn.biz.id/n/13557/ - Dibaca: 1,050 kali
KPPU Lemah Tangani Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat
MedanBisnis - Medan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengakui masih lemah dalam menangani kasus persaingan tidak sehat. Maka dari itu, KPPU berharap kepada DPR RI untuk merevisi undang-udang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Komisioner KPPU, Sukarmi mengatakan, selama ini KPPU hanya memberikan tindakan sanksi dan teguran yang tidak mengikat ataupun rekomendasi terdapat instansi terkait untuk menindak pelaku usaha yang melakukan persaingan tidak sehat. "Sejak tahun lalu kami meminta anggota dewan untuk melakukan revisi terhadap undang undang tersebut," kata Sukarmi di KPPU KPD Medan, Senin (18/2).

Pihaknya menilai, undang-undang tersebut terlalu lemah dalam mengatur kewenangan KPPU. Dalam isi UU tersebut, KPPU tidak diberi kewenangan untuk memanggil paksa, menyadap dan menindak paksa dalam menelusuri suatu kasus terkait dalam persaingan usaha yang tidak sehat.

Padahal, kata dia, KPPU juga ditugaskan untuk menangani atau menelusuri kasus kartel yang notebene sebagai kasus yang paling besar dan sulit dalam persaingan usaha.

"Jangan main-main, saat ini banyak pengusaha bahkan pejabat pemerintah yang tergabung atau membenruk kartel," katanya.

Menurutnya, isi revisi yang diajukan terhadap DPR RI antara lain berupa penguatan kewenangan, status kelembagaan serta penguatan sanksi. Saat ini pihaknya telah mengantongi naskah akademis dari revisi UU tersebut serta lampiran laporan-laporan pengaduan yang diterima KPPU.

Sementara itu, komisioner KPPU lainnya, Kamser Lumbanradja mengatakan, lambatnya kinerja KPPU dalam menuntaskan kasus persaingan tidak sehat karena KPPU Medan hanya memiliki 9 orang komisioner yang terbagi dalam 3 majelis. Jumlah ini tidak sepadan dengan banyaknya laporan dugaan praktek monopoli yang masuk ke KPPU bahkan hingga ratusan laporan persaingan tidak sehat. (daniel pekuwali)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!