User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
Ex. JK
 
Berita Terkini Hari Ini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 12,050.00 12,080.00
SGD 9,434.00 9,434.00
JPY 111.45 11,204.00
MYR 366,289.00 370,187.00
CNY 1,963.70 1,977.40
THB 37,002.00 37,454.00
HKD 1,552.80 1,557.65
EUR 15,237.25 15,300.55
AUD 10,525.75 110,577.35
GBP 19,307.75 19,381.25
Last update: 24 Okt 2014 09:00 WIB
Industri
Selasa, 19 Feb 2013 08:04 WIB - http://mdn.biz.id/n/13557/ - Dibaca: 585 kali
KPPU Lemah Tangani Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat
MedanBisnis - Medan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengakui masih lemah dalam menangani kasus persaingan tidak sehat. Maka dari itu, KPPU berharap kepada DPR RI untuk merevisi undang-udang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Komisioner KPPU, Sukarmi mengatakan, selama ini KPPU hanya memberikan tindakan sanksi dan teguran yang tidak mengikat ataupun rekomendasi terdapat instansi terkait untuk menindak pelaku usaha yang melakukan persaingan tidak sehat. "Sejak tahun lalu kami meminta anggota dewan untuk melakukan revisi terhadap undang undang tersebut," kata Sukarmi di KPPU KPD Medan, Senin (18/2).

Pihaknya menilai, undang-undang tersebut terlalu lemah dalam mengatur kewenangan KPPU. Dalam isi UU tersebut, KPPU tidak diberi kewenangan untuk memanggil paksa, menyadap dan menindak paksa dalam menelusuri suatu kasus terkait dalam persaingan usaha yang tidak sehat.

Padahal, kata dia, KPPU juga ditugaskan untuk menangani atau menelusuri kasus kartel yang notebene sebagai kasus yang paling besar dan sulit dalam persaingan usaha.

"Jangan main-main, saat ini banyak pengusaha bahkan pejabat pemerintah yang tergabung atau membenruk kartel," katanya.

Menurutnya, isi revisi yang diajukan terhadap DPR RI antara lain berupa penguatan kewenangan, status kelembagaan serta penguatan sanksi. Saat ini pihaknya telah mengantongi naskah akademis dari revisi UU tersebut serta lampiran laporan-laporan pengaduan yang diterima KPPU.

Sementara itu, komisioner KPPU lainnya, Kamser Lumbanradja mengatakan, lambatnya kinerja KPPU dalam menuntaskan kasus persaingan tidak sehat karena KPPU Medan hanya memiliki 9 orang komisioner yang terbagi dalam 3 majelis. Jumlah ini tidak sepadan dengan banyaknya laporan dugaan praktek monopoli yang masuk ke KPPU bahkan hingga ratusan laporan persaingan tidak sehat. (daniel pekuwali)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook