User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
Ex. Makkah
 
Berita Terkini Hari Ini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 11,990.00 12,020.00
SGD 9,427.60 9,467.65
JPY 112.01 112.62
MYR 366,605.00 370,623.00
CNY 1,954.80 1,968.15
THB 36,978.00 37,430.00
HKD 1,545.40 1,550.25
EUR 15,210.55 15,273.85
AUD 10,516.45 10,568.05
GBP 19,228.35 19,303.05
Last update: 23 Okt 2014 09:00 WIB
Wacana
Selasa, 05 Mar 2013 07:52 WIB - http://mdn.biz.id/n/16146/ - Dibaca: 2,407 kali
10 KABUPATEN/KOTA TERANCAM BANGKRUT?
Release Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara (Sumut) yang menyatakan 10 daerah kabupaten/kota di Sumut, terancam bangkrut. Sungguh release yang mengejutkan kita. Terlebih-lebih para pemerhati perencanaan wilayah dan otonomi daerah. Bahkan akibat gemuknya anggaran birokrasi, 302 daerah berpotensi mengalami kebangkrutan.
Daerah-daerah tersebut mengalokasikan 50% anggarannya untuk belanja gaji pegawai. Bahkan ada 11 daerah yang 70% anggarannya untuk gaji pegawai. "Kondisi ini berpotensi mengakibatkan daerah-daerah tersebut terancam bangkrut," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) FITRA.

Pertumbuhan belanja pegawai di pemerintah daerah pada periode 2007-2012 mencapai 19%.

Sementara pertumbuhan belanja pusat hanya 17%. Artinya, pertumbuhan belanja lebih banyak dinikmati oleh pegawai yang manfaatnya tidak dinikmati oleh rakyat. Selain itu, belanja pegawai yang besar juga disebabkan oleh kehadiran lembaga-lembaga non struktural yang semakin menjamur. Ini yang mengakibatkan komponen belanja pegawai semakin besar.

Jika kondisi ini dibiarkan dengan tergerusnya belanja publik dalam jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal oleh belanja pegawai, maka dampak terburuk bagi daerah adalah kebangkrutan.

Menurut FITRA Sumut, adapun 10 daerah yang terancam bangkrut, lanjutnya, yakni Kota Padangsidimpuan 65%, Kota Tebingtinggi 64%, Mandailing Natal (Madina) 63%, Simalungun 60%, Tobasa 59%, Karo 59%, Binjai 57%, dan Tapanuli Tengah (Tapteng) 55%.

FITRA juga menjelaskan, 10 daerah dengan PAD terkecil di Sumut tahun 2012 yakni Nias Selatan (Nisel) 1,6%, Nias Barat (Nisbar) 1,9%, Gunung Sitoli 2%, Phakpak Barat 2,1%, Tapanuli Utara (Taput) 2,1%, Humbang Hasundutan (Humbahas) 2,1%, Labuhanbatu Utara (Labura) 2,5%, Padanglawas Utara (Paluta) 2,6%, Batubara 2,8%, Nias Selatan (Nisel) 2,9%.

Sedang 10 derah dengan PAD terbesar di Sumut tahun 2012 Kota Medan 38,7%, Deliserdang 18,6%, Pematangsiantar 9,2%, Tebingtinggi 9,1%, Simalungun 8,1%, Tapanuli Selatan (Tapsel) 7,9%, Labuhanbatu 7,4%, Tanjungbalai 6,9%, Madina 6,6% dan Nias 6,4%.

Untuk Pemerintah Provinsi Sumut, minimnya dana APBD TA 2013, ditambah dengan konsentrasi Pemprovsu dominan dalam Belanja Tidak Langsung (BTL) pegawai membuktikan dana APBD tersebut tidak pro rakyat. Yang menjadi persoalan ujarnya, dana senilai Rp 8,866 triliun alokasi anggaran untuk penduduk Sumut berjumlah 15 juta jiwa lebih hanya Rp 875 miliar. Dan kalau ini terjadi, dapat dikatakan anggaran APBD 2013 Sumut bukan dimaksudkan untuk kepentingan rakyat Sumut.

Sejatinya dengan anggaran yang terus naik harus bisa mengalihkan dominasi belanja pegawai ke belanja modal, baru pembangunan di Sumut dapat dipastikan berjalan maksimal. Ironisnya lagi, dana yang diperuntukkan bagi masyarakat Sumut dikhawatirkan tidak berjalan mulus, seiring dengan banyaknya pemotongan yang dilakukan dengan cara tidak halal (korupsi berjamaah) yang dilakukan pejabat pemerintahan.

Sebenarnya, ada tiga fungsi penggunaan APBD. Pertama, mengentaskan kemiskinan. Kedua, membuka lapangan kerja yang berdampak menurunnya jumlah pengangguran. Ketiga, pengurangan ketimpangan pendapatan masyarakat.

PENATAAN BIROKRASI & PEMEKARAN WILAYAH
Mencegah tambunnya Belanja Pegawai, perlu penataan organisasi dan penambahan formasi, redistribusi tenaga pendidikan dan tenaga medis, serta sistem perekrutan terpusat berbasis kompetensi yang transparan.

Sampai akhir 2012, jumlah PNS tercatat 4.462.982 orang atau setara dengan 1,90% dari hampir 241 juta jiwa penduduk Indonesia. Jumlah ini masih ditambah dengan pegawai honorer yang menyebabkan postur birokrasi yang tambun.

Di masa mendatang, jumlah itu akan terus mengalami penurunan seiring dengan akan diperkenalkannya skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Upaya-upaya pembenahan kebijakan maupun sistem kepegawaian harus terus digencarkan. Antara lain dengan menyelaraskan siklus analisis kebutuhan pegawai pemerintah dengan siklus anggaran. Pembenahan-pembenahan tersebut akan diambil dari berbagai pengalaman di masa silam, kajian bersama serta kesepakatan di antara ketiga kementerian bersangkutan.

Tujuan utama moratorium secara garis besar adalah mewujudkan struktur organisasi yang efisien dan efektif, mengendalikan jumlah, kualifikasi dan distribusi pegawai, serta meningkatkan efisiensi belanja pegawai, meningkatkan profesionalisme PNS, serta melaksanakan rekrutmen CPNS yang transparan berdasarkan kompetensi.

Penataan birokrasi, juga harus disinergikan dengan kebijakan pemekaran wilayah. Karena dampak dari pemekaran wilayah hampir pasti akan semakin membengkaknya strukur organisasi pemerintah daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah, sejalan dengan PP 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

PP 38 tahun 2007, diberi kewenangan membentuk perangkat Daerah sejumlah 31 kewenangan dengan 23 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

Dapat dibayangkan, jika pemerintah demikian mudahnya mengabulkan usulan pemekaran daerah, betapa besarnya belanja Pegawai dengan tunjangan strukturalnya baik eselon II, III, dan IV walaupun belanja Pegawai bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 26% dari penerimaan Dalam Negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.

DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas darah. Alokasi dasar tersebut dihitung berdasarkan jumlah gaji PNS daerah.

MORATORIUM PENERIMAAN CPNS
Sejalan dengan semakin membengkaknya Belanja Tidak Langsung untuk membayar gaji pegawai serta tunjangannya, masih perlukah moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)?
Moratorium penerimaan CPNS yang berlangsung 16 bulan, berakhir 31 Desember 2012 dan hasil perbaikan kepegawaian menjadi bagian integral sistem dan proses tata kelola di kementerian, lembaga serta pemerintah daerah.

Moratorium ini menjadi sangat penting. Kebutuhan PNS hingga 2016 telah diproyeksikan Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Dari tahun ke tahun, jumlahnya akan terus disesuaikan dengan kebutuhan.

Beberapa rambu yang diterapkan selama moratorium akan terus dilanjutkan yaitu zero growth policy.

Ke depan, perekrutan PNS hanya bisa dilakukan dengan syarat berikut, yaitu perekrutan terlebih dahulu memiliki peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan yang didukung analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Juga memiliki rencana dan melaksanakan redistribusi pegawai serta memiliki pola rekrutmen CPNS yang terbuka, fair, bersih, efisien, dan akuntabel.

Syarat lain perekrutan hanya dilakukan oleh kementerian-lembaga-pemerintah daerah yang anggaran belanja pegawainya di bawah 50% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, perekrutan hanya dilakukan setelah mendapat izin dari Komite Pengarah Reformasi Birokrasi yang diketahui wakil presiden.

Menurut Wapres, sepanjang masa moratorium 16 bulan tersebut, berbagai upaya penataan ulang kebijakan dan sistem kepegawaian telah ditempuh. Mulai dari analisis jabatan, penghitungan jumlah PNS berbasis analisis beban kerja, dan perencanaan sumber daya manusia per lima tahun untuk setiap instansi. Penataan struktur organisasi hingga pengaturan kembali kesejahteraan PNS juga telah dilakukan.

Wapres menjelaskan, promosi jabatan secara terbuka sudah diterapkan di berbagai kementerian antara lan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

PENUTUP
Dari uraian tersebut, idealnya Belanja Tidak Langsung (BTL) PNS tidak lebih 50% dari APBD. Moratorium penerimaan CPNS masih perlu dilanjutkan, kalau harus ditambah/dibutuhkan tetap mengacu kepada kebijakan zero growth.

Pemerintah harus punya keberanian menghempang upaya-upaya pemekaran daerah karena sangat membebani APBN, APBD yang membengkakkan struktur birokrasi dengan beban BTL PNS.

Juga harus mewacanakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Jangan hanya pemekaran, tapi juga harus penghapusan dan penggabungan daerah, seperti halnya di Jepang.

Pada waktu penulis tugas belajar di Jepang khususnya studi tentang pelaksanaan otonomi daerah di Jepang, atas sponsor Japan International Corporation Agencies (JICA), suatu yang kontradiksi dengan sistem otonomi di Indonesia adalah di Indonesia berupaya pemekaran daerah, di Jepang malah sebaliknya, menggabung kota kecil. Sedang, ke dalam kota besar akibat beban anggaran terlalu berat. Semua itu dilakukan dengan kerelaan/tanpa dipaksa.

Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah harus mewacanakan pengalihan Belanja Pegawai Kabupaten dari Kota ke provinsi. Tujuan pengalihan belanja pegawai ini adalah agar kabupaten dan kota lebih konsentrasi membangun daerahnya.

Anggaran yang harus dialokasikan pos belanja pegawai negeri begitu besar porsinya sehingga daerah lambat tumbuh membangun daerahnya. Kondisi ini jadi hambatan peningkatan kualitas pelayanan ke masyarakat.

Provinsi juga memiliki kewenangan lebih sedikit daripada kabupaten/kota karena tidak melayani publik secara langsung. (Oleh: Drs H Done A Usman M.AP)

Penulis adalah dosen Universitas Medan Area dan Universitas Islam Sumatera Utara
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook