User ID Password  
Home   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
Ex. Banjir
 
Berita Terkini Hari Ini
E-paper
Foto Berita
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 12,070.00 12,100.00
SGD 9,476.30 9,516.45
JPY 111.56 112.17
MYR 370,318.00 374,280.00
CNY 1,969.90 1,983.65
THB 37,248.00 37,670.00
HKD 1,555.80 1,560.65
EUR 15,361.55 15,425.15
AUD 10,703.75 10,754.55
GBP 19,458.05 19,531.95
Last update: 30 Okt 2014 09:00 WIB
Politik
Rabu, 31 Jul 2013 09:24 WIB - http://mdn.biz.id/n/43366/ - Dibaca: 778 kali
Hari Ini, MK Putuskan Nasib Politisi Lompat Partai
MedanBisnis - Medan. Hari ini, Rabu (31/7), Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan politisi pindah partai politik (parpol) mundur atau bertahan di kursi parlemen. Jika ditolak, anggota dewan yang pindah parpol harus menyerahkan proses pemberhentian dari jabatan DPRD.
"Besok (hari ini-red) siang dijadwalkan sidang putusan. Kita sudah mendapat surat panggilan sidangnya," kata kuasa hukum Forum Perjuangan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Adi Mansar kepada MedanBisnis, Selasa (30/7).

Sebelumnya diberitakan, perkara Nomor Perkara:39/PUU-XI/2013 tentang uji materi pasal 16 ayat (1) huruf (c), huruf (d), dan ayat (3) UU No 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dijadwalkan putus 30 Juli 2013.

"Awalnya kita memperkirakan hari ini, digeser satu hari karena banyak sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah," sebutnya.

KPU memberikan tenggat waktu hingga 1 Agustus 2013 kepada bakal calon legislatif (cacaleg) yang pindah parpol, menyerahkan surat pernyataan sudah diberhentikan dari kedudukanya sebagai anggota dewan. Setidaknya di hari terakhir itu, Bacaleg yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) belum memenuhi syarat (BMS) menyerahkan surat dari pimpinan DPRD yang menerangkan bahwa proses pemberhentian sedang dalam proses.

Hal itu sesuai Peraturan KPU No: 7 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan yang menyebutkan, anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik asal harus melampirkan pengunduran diri dari partai politik asal.

Mengenai batas akhir itu, lanjut Adi, pihaknya berharap MK memutuskan menerima permohonan dari anggota DPRD yang "dipaksa" pindah parpol itu. "Kita sangat berharap, MK memutuskan, menerima permohonan dan membuat keputusan konstitusional bersyarat," sebutnya.

Konstitusional bersyarat itu, lanjutnya, peraturan KPU dan implementasi undang-undang partai politik tidak berlaku bagi anggota DPRD yang pindah partai politik karena partainya tidak lagi menjadi peserta pemilihan umum legislatif (pileg) di tahun 2014.

Menurutnya, aturan itu berlaku bagi anggota DPRD yang pindah parpol. Sedangkan partai pengusungnya pada pileg 2009 masih menjadi peserta di pemilu 2014.

Harapannya, MK bisa melihat dampak dari PAW besar-besaran di DPRD di seluruh Indonesia akibat aturan itu. Sedang PAW yang terkesan "dipaksa" oleh aturan itu akan memengaruhi kualitas parlemen di seluruh Indonesia.

"Jika dipaksa PAW, belum tentu penggantinya akan lebih baik dari yang sekarang. Pasalnya kawan-kawan (anggota DPRD yang menggugat- red) sudah mendapat pembekalan dan berbagai studi sejak diangkat menjadi anggota dewan tahun 2009. Apakah kualitas penggantinya nanti bisa memenuhi aspirasi konstituennya," sebut Adi.

Persoalan lain, tidak rata-rata daftar tunggu (rangking perolehan suara di bawah-red) sudah tidak memenuhi syarat, karena juga menjadi calon legislatif dari partai lain juga. "Akan banyak kekosongan bangku DPRD di seluruh Indonesia," sebutnya.

Sementara, informasi di http://www.mahkamahkonstitusi.go.id disebutkan, perkara Nomor 39/PUU-XI/2013 dijadwalkan 31 Juli 2013 pukul 13.30 Wib dengan agenda putusan.
Diberitakan, hingga kemarin Pemprov Sumut masih mengeluarkan 7 surat keputusan (SK) pemberhentian anggota DPRD asal Nias Barat yang pindah parpol. Sebagaimana diketahui, pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dikeluarkan oleh gubernur, sedangkan untuk tingkat provinsi SK Pemberhentian dikeluarkan Kemendagri atas usulan gubernur. (edward f bangun)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!
Partisipasi Menggunakan Facebook