User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
RDTX 1,800 20%
MLBI 350 3.07%
DSSA 300 3.06%
Last update: 17 Feb 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
NIKL -940 -24.35%
LPPF -525 -3.55%
AALI -375 -2.4%
Last update: 17 Feb 2017
Volume Terbesar
ELTY 5,383,994,368
ENRG 2,991,634,688
MYRX 2,186,566,400
Last update: 17 Feb 2017
Transaksi Tertinggi
ASII 425,407,805,000
ELTY 399,562,021,800
BUMI 383,130,672,600
Last update: 17 Feb 2017
Efek Teraktif
PKPK 16,522 Freq
ELTY 15,374 Freq
BUMI 14,902 Freq
Last update: 17 Feb 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,261.00 13,395.00
SGD 9,355.20 9,451.07
JPY 11,687.82 11,811.13
MYR 2,973.99 3,006.73
CNY 1,937.16 1,956.73
THB 378.78 382.82
HKD 1,708.96 1,726.27
EUR 14,152.14 14,296.48
AUD 10,208.32 10,312.81
GBP 16,576.25 16,750.45
Last update: 17 Feb 2017 11:05 WIB
Politik
Kamis, 12 Jan 2017 07:44 WIB - http://mdn.biz.id/n/277858/ - Dibaca: 96 kali
Usulan Ranperda CSR Tak Matang
MedanBisnis - Medan. Penjelasan Walikota Medan terkait biaya pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tidak tegas. Masih mengindikasikan adanya upaya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Medan. Dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (CSR) tidak jelas.
Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranperda CSR mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan belum bisa menjelaskan apa yang akan dilakukan Pemko Medan terhadap CSR setelah Perda disahkan. "Nampaknya Pemko tidak mempelajari secara seksama mengenai Ranperda ini. Jangan asal-asalan lah," kata Boydo, Rabu (11/1).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, saat skorsing Paripurna Ranperda CSR untuk rapat pengusulan nama-nama Pansus oleh pimpinan DPRD Medan dan dihadiri pihak eksekutif, juga dipertanyakan tujuan dan kepentingan pembentukan Perda. "Pemko juga tak bisa jelaskan. Terkesan usulan Perda ini hanya ikut-ikutan. Karena adanya Undang-Undang PT," katanya.

Sementara, dalam nota jawaban walikota mengklarifikasi pasal yang menyebutkan anggaran pendukung pelaksanaan CSR bersumber dari total PAD, bukan dari total APBD. Sisi lain walikota menyatakan sepakat jika anggaran kemitraan diutamakan tanpa dukungan APBD. Penjelasan itu semakin menguatkan ketidaksiapan Pemko Medan.

"Kok malah dibebankan. Mau APBD atau dari PAD, tetap beban. Fraksi kami akan konsentrasi agar APBD tidak diotak-atik Perda CSR," katanya.

Boydo juga mengkritisi pembentukan Pansus. Menurutnya, tidak tepat koordinator pansus oleh Komisi B (membidangi kesejahteraan) DPRD Medan. Lebih tepat jika Komisi C (membidangi keuangan) atau gabungan komisi. "Makanya aku minta masuk ke Pansus dari fraksi. CSR ini ada kaitanya dengan keuangan," katanya.

Meskipun usulan dinilai belum matang, pansus akan tetap bekerja. Akan melihat apa fungsi dari Perda CSR terhadap Kota Medan. Diusulkan untuk memanggil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Untuk mengetahui, perusahaan mana saja yang menyalurkan CSR di Medan. "Kita tanyakan juga nanti apa maunya perusahaan," katanya.

Kemudian, terkait dengan pembentukan lembaga yang menjadi pengelola CSR disarankan bukan sebagai lembaga baru yang dibiayai APBD. Cukup dengan kelompok kerja dari berbagai satuan kerja yang berkaitan dengan industri, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Pengamat Anggaran Elfenda Ananda menilai, Ranperda CSR tidak penting dibentuk. Alasannya, pemerintah daerah sama sekali tidak berwenang mencampuri urusan CSR perusahaan. "Urusan CSR itu tak bisa diatur oleh pemda," katanya.

Ditegaskanya, esensi Perda sebagai regulasi mengikat. Penyaluran CSR kewajiban perusahaan diamanahkan dalam Undang-Undang PT. Pelaksana CSR bisa langsung oleh perusahaan atau pihak penerima langsung. "Apa yang mau diikat? Kecuali ada aturanya," katanya.

Kerjasama penyeluran CSR dengan Pemda cukup dalam bentuk perjanjian kerjasama atau memory of understanding (MoU). Misalkan, perusahaan menyiapkan sebagian (persentase) dari dana CSR dalam bentuk uang, akan masuk ke penerimaan bantuan pihak ketiga. "Jadi, penerimaan, bukan APBD yang diambil," katanya.

Contoh lain, perusahaan menggunakan CSR untuk membangun fasilitas publik. Bisa dibiayai secara keseluruhan, bisa juga anggaran bersama. Berapa nilai disiapkan perusahaan dan berapa disiaplan APBD.

Sebelumnya diberitakan, usulan Ranperda CSR menuai protes, khususnya Pasal 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) disebutkan, Pemko Medan dalam kemitraan tanggungjawab sosial dan lingkungan akan mengalokasikan anggaran pendukung paling banyak 5% dari APBD. Protes dikarenakan Ranperda berpotensi membebani APBD Medan. (edward f bangun)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!