User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
GGRM 1,200 1.83%
RDTX 1,100 14.86%
PLIN 760 18.91%
Last update: 30 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
AMFG -350 -5%
BBNI -225 -3.41%
SMGR -225 -2.48%
Last update: 30 Mar 2017
Volume Terbesar
SRIL 3,450,991,872
MYRX 2,166,923,520
BKSL 418,262,400
Last update: 30 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
SRIL 1,205,523,931,000
BBCA 324,086,035,000
ASII 324,029,582,500
Last update: 30 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 53,180 Freq
TRAM 10,505 Freq
KBLI 9,623 Freq
Last update: 30 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,249.00 13,383.00
SGD 9,486.61 9,588.05
JPY 11,896.38 12,022.10
MYR 2,995.48 3,029.20
CNY 1,923.24 1,942.69
THB 383.92 388.03
HKD 1,704.97 1,722.24
EUR 14,237.38 14,386.73
AUD 10,150.06 10,254.05
GBP 16,481.76 16,649.79
Last update: 30 Mar 2017 11:20 WIB
INDAG
Kamis, 12 Jan 2017 08:31 WIB - http://mdn.biz.id/n/277920/ - Dibaca: 103 kali
Peralihan Perusahaan Bongkar Muat
Dewan Minta Hak Buruh Harus Dipenuhi
MedanBisnis - Medan. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I tidak boleh melepas tanggungjawab terhadap 49 orang operator head truck, sebelum mengalihkan proyek bongkar muat kepada perusahaan pemenang tender.
Selama ini, para operator head truck bekerja pada Koperasi Karyawan Pelindo (Kopkarpel) yang berada di bawah PT Pelindo I. Sementara pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan Belawan dimenangkan oleh PT Kuda Inti Samudera yang mengaku hanya sebagai pemborong, bukan penyedia jasa tenaga kerja.

"Jika karyawan mau dialihkan harus selesaikan dulu hak-hak karyawan. PT Kuda Inti Samudra jangan asal tampung. Ini bola panas," kata Ketua Komisi B DPRD Medan Maruli Tua Tarigan didampingi anggota dewan lainnya Edward Simbolon, M Nasir, Bahrumsyah dan Asmui saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduan karyawan Kopkarpel Pelindo I Belawan dengan rencana pengalihan mereka menjadi karyawan PT Kuda Inti Samudra (KIS) di ruang Komisi B DPRD Medan, Rabu (11/1).

Anggota Komisi B DPRD Medan Bahrumsyah mengatakan, pengalihan perusahaan pemborong bongkar muat jangan dijadikan modus untuk menghilangkan hak-hak karyawan yang sudah lama bekerja.

Diingatkanya, operator "head truck" tidak berstatus kontrak atau outsourching.

Operator "head truck" tidak masuk dalam kategori yang bisa diserahkan kepada pihak ketiga dengan status kontrak, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Permenakertrans) No.19/2012 tentang Tenaga Kerja, yakni jenis pekerjaan jasa kebersihan (cleaning service), supir pengangkut karyawan, pekerja lepas pantai, penyedia makanan (katering) dan keamanan (sekuriti).

"Jadi kita nilai ini hanya akal-akalan Pelindo saja. PT Kuda Inti Samudera itukan mitra dari Pelindo dan Pelindo seperti mau lepas tanggungjawab terkait hal ini," katanya.

Menurutnya, jika memang mau dialihkan, Pelindo harus menarik mandat dan akomodir hak-hak mereka dari koperasi terlebih dahulu. "Jangan semena-mena begitu. Andai tidak bisa dialihkan, pekerja yang lama harus diangkat sebagai karyawan, tidak boleh dipihakketigakan. Ini tidak dibenarkan dialihkan ke outsourching," katanya.

Dalam RDP, perwakilan buruh Ali Asman Situmorang menjelaskan, sejak kontrak mereka habis 1 Januari 2017, pihak PT Pelindo I berupaya mengalihkan status pekerjaan mereka yang diduga kuat kepada PT KIS. Karena mendapat protes dan pertanyaan dari para pekerja, manajemen Pelindo menunda pengalihan.

"Kami inikan pekerja yang terus menerus, bukan pemborong pekerjaan. Hujan badai maupun pagi, siang, sore malam kerja terus. Bukan dikontrak dua-tiga bulan," katanya.

Rekan Ali, Syamsul Bahri menambahkan, jika kontrak Kopkarpel berakhir dan dialihkan ke PT KIS, harus mendahulukan penyelesaian hak mereka, seperti pesangon. "Kalau masalah gaji tidak ada masalah. Cuma itu tadi, sebelum dialihkan kami minta pesangon kami dibayarkan," kata pria yang mengaku sudah bekerja selama 15 tahun.

Perwakilan PT KIS Dani, meminta pembahasan ditunda karena pihak PT Pelindo I tak hadir dalam RDP. "Buat apa kita ngomong (bahas) di sini, namun Pelindo sendiri selaku pihak yang berkepentingan tidak ada," katanya.

Dani mempertegas, pihaknya murni selaku pemborong pekerjaan, bukan penyedia jasa tenaga kerja. "Ya, kami sebagai pemenang tender. Cabang kami ada di mana-mana dari Medan sampai Jayapura. Kedua hal itu jelas berbeda. Sewaktu di Medan pun, kami datang pertama kali ingin bertemu Kadinsosnaker Medan, karena ada lelang pekerjaan di Pelindo I," ungkapnya.

Utusan Dinsosnaker Medan Jhon Rumapea berpendapat, sebelum pengalihan pekerjaan, terlebih dahulu harus dipenuhi hak-hak buruh/karyawan. "Dan soal status, ini sesuai pada Permenketrans No.19/2012," katanya. (edward f bangun)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!