User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
TCID 1,200 7.84%
FORZ-W 327 32700%
INKP 240 13.04%
Last update: 28 Apr 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
UNVR -1,250 -2.73%
JECC -700 -11.48%
ITMG -500 -2.55%
Last update: 28 Apr 2017
Volume Terbesar
MYRX 1,336,184,960
BUMI 482,200,512
BIPI 435,902,912
Last update: 28 Apr 2017
Transaksi Tertinggi
TLKM 547,736,630,000
ASII 261,678,960,000
INDY 248,406,638,000
Last update: 28 Apr 2017
Efek Teraktif
INDY 13,026 Freq
BUMI 8,233 Freq
DOID 6,268 Freq
Last update: 28 Apr 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,260.00 13,394.00
SGD 9,496.53 9,594.56
JPY 11,929.82 12,051.47
MYR 3,048.28 3,081.21
CNY 1,923.66 1,943.10
THB 382.90 386.89
HKD 1,704.37 1,721.82
EUR 14,410.97 14,561.96
AUD 9,902.57 10,009.34
GBP 17,114.68 17,292.99
Last update: 28 Apr 2017 11:10 WIB
Nasional
Sabtu, 18 Mar 2017 08:03 WIB - http://mdn.biz.id/n/289076/ - Dibaca: 106 kali
Forum Rektor Tolak Sosialisasi Revisi UU KPK
MedanBisnis - Jakarta. Forum Rektor dan guru besar antikorupsi menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para pimpinan akademisi tersebut juga menolak digelarnya sosialisasi revisi UU itu di kampus-kampus.
"Kami menolak sosialisasi revisi UU KPK yang sudah mulai masuk ke kampus-kampus," ujar Wakil Ketua Forum Rektor dan Guru Besar Asep Syaifuddin dalam konferensi pers, di Gedung KPK Jakarta, Jumat (17/3).
Menurut Asep, yang seharusnya dilakukan adalah konsultasi publik terhadap substansi revisi UU KPK.

Dalam forum konsultasi, para akademisi bisa memberikan masukan dan pandangan tentang perlu atau tidak melakukan revisi. "Karena sosialisasi beda dengan konsultasi. Sosialisasi berarti revisi sudah hampir selesai. Kalau konsultasi bisa saja akademisi memberikan masukan," kata Asep.

Asep berharap pernyataan sikap menolak ini diikuti oleh seluruh pimpinan kampus. Kalangan akademisi diharapkan konsisten dalam mendukung pemberantasan korupsi.

"Kami tidak akan berhenti. Tanggung jawab moral kami sebagai pendidik akan terus memperhatikan kerusakan moral yang terjadi,"kata Asep.

Salah satu anggota Forum, Sulistyowati, memastikan sikap para pimpinan akademisi tersebut bebas dari kepentingan tertentu. Ia meyakinkan bahwa dukungan kepada KPK tidak terkait kelompok politik mana pun.

Menurut Sulis, dukungan kepada KPK dan penolakan revisi UU KPK merupakan kesadaran para akademisi secara moral demi kepentingan bangsa.
Saat ini, Badan Keahlian DPR tetap melanjutkan sosialisasinya ke sejumlah universitas di Indonesia sesuai jadwal.

Sosialisasi revisi UU KPK dilakukan atas dasar kesepakatan Pemerintah dan DPR pada 2016, bahwa jika revisi mau dilanjutkan maka perlu ada sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat. (kcm)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!