User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
TPIA 1,025 4.09%
PLIN 680 16.19%
MAPB 630 25%
Last update: 22 Jun 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
ITMG -550 -3.08%
RDTX -325 -4.71%
INTP -250 -1.34%
Last update: 22 Jun 2017
Volume Terbesar
MYRX 765,811,584
IIKP 237,799,504
BUMI 234,360,992
Last update: 22 Jun 2017
Transaksi Tertinggi
BMRI 445,433,070,000
ASII 406,870,680,000
BBRI 393,311,260,000
Last update: 22 Jun 2017
Efek Teraktif
HOKI 9,692 Freq
PGAS 7,631 Freq
HOKI-W 7,008 Freq
Last update: 22 Jun 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,252.00 13,386.00
SGD 9,540.68 9,640.62
JPY 11,938.74 12,062.72
MYR 3,092.65 3,126.84
CNY 1,943.19 1,962.84
THB 390.22 394.40
HKD 1,699.04 1,716.31
EUR 14,798.51 14,950.82
AUD 9,997.31 10,105.09
GBP 16,781.01 16,954.71
Last update: 23 Jun 2017 11:05 WIB
Nasional
Sabtu, 18 Mar 2017 08:03 WIB - http://mdn.biz.id/n/289076/ - Dibaca: 119 kali
Forum Rektor Tolak Sosialisasi Revisi UU KPK
MedanBisnis - Jakarta. Forum Rektor dan guru besar antikorupsi menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para pimpinan akademisi tersebut juga menolak digelarnya sosialisasi revisi UU itu di kampus-kampus.
"Kami menolak sosialisasi revisi UU KPK yang sudah mulai masuk ke kampus-kampus," ujar Wakil Ketua Forum Rektor dan Guru Besar Asep Syaifuddin dalam konferensi pers, di Gedung KPK Jakarta, Jumat (17/3).
Menurut Asep, yang seharusnya dilakukan adalah konsultasi publik terhadap substansi revisi UU KPK.

Dalam forum konsultasi, para akademisi bisa memberikan masukan dan pandangan tentang perlu atau tidak melakukan revisi. "Karena sosialisasi beda dengan konsultasi. Sosialisasi berarti revisi sudah hampir selesai. Kalau konsultasi bisa saja akademisi memberikan masukan," kata Asep.

Asep berharap pernyataan sikap menolak ini diikuti oleh seluruh pimpinan kampus. Kalangan akademisi diharapkan konsisten dalam mendukung pemberantasan korupsi.

"Kami tidak akan berhenti. Tanggung jawab moral kami sebagai pendidik akan terus memperhatikan kerusakan moral yang terjadi,"kata Asep.

Salah satu anggota Forum, Sulistyowati, memastikan sikap para pimpinan akademisi tersebut bebas dari kepentingan tertentu. Ia meyakinkan bahwa dukungan kepada KPK tidak terkait kelompok politik mana pun.

Menurut Sulis, dukungan kepada KPK dan penolakan revisi UU KPK merupakan kesadaran para akademisi secara moral demi kepentingan bangsa.
Saat ini, Badan Keahlian DPR tetap melanjutkan sosialisasinya ke sejumlah universitas di Indonesia sesuai jadwal.

Sosialisasi revisi UU KPK dilakukan atas dasar kesepakatan Pemerintah dan DPR pada 2016, bahwa jika revisi mau dilanjutkan maka perlu ada sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat. (kcm)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Automatic Gate Kualitas Eropa Automatic Gate Merek NICE
Pemasangan Sectional Door, hubungi kami sekarang juga. Sectional door kami merupakan produk buatan eropa.
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!