User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
UNTR 1,450 5.9%
UNIC 1,235 24.75%
PLIN 410 10.02%
Last update: 29 Mei 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
NIKL -925 -15.1%
GGRM -875 -1.18%
UNVR -375 -0.79%
Last update: 29 Mei 2017
Volume Terbesar
MYRX 930,247,680
RIMO 798,920,832
BUMI 416,646,208
Last update: 29 Mei 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 366,951,882,500
TLKM 305,574,139,000
BJBR 186,320,654,000
Last update: 29 Mei 2017
Efek Teraktif
BAPA 18,105 Freq
INPC 13,181 Freq
PKPK 9,242 Freq
Last update: 29 Mei 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,245.00 13,379.00
SGD 9,572.16 9,672.50
JPY 11,895.99 12,018.51
MYR 3,100.42 3,133.99
CNY 1,928.00 1,947.51
THB 388.64 392.81
HKD 1,699.45 1,716.69
EUR 14,789.37 14,943.01
AUD 9,864.88 9,966.02
GBP 16,976.12 17,149.20
Last update: 29 Mei 2017 11:10 WIB
Politik
Sabtu, 18 Mar 2017 08:35 WIB - http://mdn.biz.id/n/289123/ - Dibaca: 134 kali
Tolak Interpelasi Politik Menjatuhkan Eldin
MedanBisnis - Medan. Dukungan interpelasi muncul dari partai-partai pendukung pasangan Dzulmi Eldin dan Akhyar Nasution saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2015.
Penolakan justru datang dari fraksi-fraksi yang berseberangan saat Pilkada, di antaranya Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Hanura.

Penasehat Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Ahmad Arif sebagai penggagas dan pengusul hak interpelasi mengatakan, dukungan hak interpelasi datang dari anggota DPRD Medan dari fraksi-fraksi yang mendukung Edlin - Akhyar merupakan komitmen berpolitik untuk rakyat.

"Interpelasi yang kami usulkan itu untuk menjaga beliau (Eldin). Supaya jangan sampai semakin terpuruk dengan permainan-permaianan ini," kata Arif, Jumat (17/3).

Arif yang saat pencalonan Pilkada menduduki jabatan Ketua DPD PAN Medan dan Ketua FPAN DPRD Medan turut menandatangani dukungan kepada pasangan Dzulmi Eldin - Akhyar Nasution. "Kami (pedukung) merasa bertanggungjawab untuk menjaga Dia (Eldin) untuk rakyat," katanya.

Arif menduga, penolakan interpelasi dari fraksi-fraksi yang berseberangan merupakan langkah politik agar Edlin semakin terpuruk dan tidak populer. "Kita menduga, penolakan itu supaya Eldin semakin terpuruk dan tidak populer. Mungkin sengaja agar Eldin dibenci rakyat," katanya.

Menurutnya, hak bertanya kepada walikota bukanlah usulan yang luar biasa dan menakutkan. Isu itu kan biasa saja. Janganlah dibawa-bawa ke isu pemakzulan. Sangat jauh (dari pemakzulan). Kita menduga isu ini justru sengaja digulirkan, untuk menghempang interpelasi," katanya.

Pada Pilkada 2015, Dzulmi Eldin dan Akhyar Nasution didukung PDIP, Golkar, PAN, Nasdem, PBB, PKPI dan PKS. PPP secara politik juga mendukung, meskipun tidak tercatat resmi di KPU Medan, karena internal partai yang belum selesai.

Sedangkan anggota DPRD Medan yang sudah meneken usulan interpelasi terdiri dari lintas fraksi, Ahmad Arif dan Zulkarnain Yusuf (FPAN), M Nasir dan Asmui (FPKS), Beston Sinaga (F Persatun Nasional), Paul Mei (FPDIP), Modesta Marpaung (FPG), Godfried Effendi Lubis (Fraksi Gerindra) dan Irsal Fikri (FPPP).

Ketua FPDIP Hasyim SE menegaskan mendukung interpelasi. "Sepanjang tujuanya jelas untuk penataan reklame dan peningkatan pendapatan, secara pribadi kita dukung," kata Hasyim.

Hak interpelasi adalah hak bertanya kepada walikota. Meminta penjelasan walikota secara terbuka dalam paripurna DPRD terkait kesemrautan reklame di Medan.

Interpelasi bergulir untuk menjaga marwah Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Penertiban yang menghabiskan uang rakyat juga tidak tuntas. "Kemarin sudah mau ditertibkan, tapi nggak jadi dengan alasan evaluasi. Evaluasi apa? Kita kan perlu penjelasan," katanya.

Ketua DPC PDIP Medan ini kembali menegaskan, interpelasi yang diusulkan anggota DPRD Medan bukan untuk memakzulkan Dzulmi Eldin. Namun, untuk menegakkan peraturan daerah yang sudah disahkan. Tujuanya, agar Medan lebih tertata dan pendapatan dari pajak reklame lebih meningkat. "Kalau ada yang menolak, itu hak politik," katanya.

Sebelumnya, FPD, Fraksi Hanura dan Fraksi Gerindra menolak hak interpelasi kepada Walikota Medan perihal kesemrawutan papan reklame. Ketua FPD DPRD Kota Medan Herri Zulkarnain menolak dengan alasan kesemrautan reklame belum prinsipil. Bahkan mensinyalir gerakan interpelasi bermuatan politis untuk memakzulkan Walikota.

Ketua Fraksi Hanura Landen Marbun yang juga ketua panitia khusus (Pansus) Reklame berpegang pada rekomendasi yang sudah disampaikan Pansus, yakni penertiban reklame melanggar aturan.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan Surianto yang awalnya mendukung kini menyatakan tegas menolak. Menurut Suryanto langkah penertiban sudah dilakukan Walikota Medan mencerminkan keseriusan dalam menertiban papan reklame bermasalah. (edward f bangun)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!