User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
ITMG 550 2.95%
JECC 475 7.31%
SILO 350 2.55%
Last update: 23 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GMTD -725 -11.28%
UNVR -350 -0.82%
UNTR -200 -0.72%
Last update: 23 Mar 2017
Volume Terbesar
MYRX 2,544,047,104
SRIL 779,317,632
BUMI 297,418,816
Last update: 23 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 651,033,080,000
BMRI 492,012,485,000
BBNI 377,155,872,500
Last update: 23 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 23,959 Freq
PKPK 17,957 Freq
BBNI 6,205 Freq
Last update: 23 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,265.00 13,399.00
SGD 9,476.35 9,573.45
JPY 11,897.93 12,021.35
MYR 2,994.36 3,026.65
CNY 1,926.48 1,945.95
THB 383.38 387.37
HKD 1,707.84 1,725.12
EUR 14,304.98 14,453.50
AUD 10,167.62 10,271.67
GBP 16,558.70 16,729.99
Last update: 23 Mar 2017 11:05 WIB
Ekonomi
Sabtu, 18 Mar 2017 08:36 WIB - http://mdn.biz.id/n/289127/ - Dibaca: 72 kali
Dana Korupsi e-KTP
Setara Biaya Pembangunan 17 Infrastruktur di Perbatasan
MedanBisnis - Jakarta. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian keuangan negara sesuai dengan penghitungan dalam perkara korupsi kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP sebesar Rp 2,3 triliun lebih. Sementara itu, nilai proyek tersebut mencapai hampir Rp 6 triliun.

Uang sebesar Rp 2,3 triliun tersebut bila dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur akan besar sekali manfaatnya. Misalnya saja untuk membangun 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini tengah digenjot pemerintahan Presiden Joko widodo (Jokowi).

"Anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tujuh PLBN sebesar Rp 943 miliar," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat mendampingi Jokowi meresmikan PLBN Nanga Badau di Kalimantan Barat, Jumat (17/3).

Artinya, cukup menyisihkan 41% dari kerugian korupsi e-KTP yang sebesar Rp 2,3 triliun tersebut, tujuh infrastruktur di perbatasan RI bisa dibangun dengan megah. Atau bila dimaksimalkan dengan potensi dana yang ada, maka Rp 2,3 triliun tersebut bisa terbangun 17 PLBN dengan rata-rata nilai pembangunan 1 PLBN sebesar Rp 134 miliar.

Hal tersebut menggambarkan betapa besarnya pembangunan yang bisa dilakukan pemerintah bila anggaran yang tersedia dimanfaatkan dengan tepat dan bukan malah dikorupsi oleh oknum pejabatnya seperti dalam kasus korupsi e-KTP.

Perlu diketahui, pemerintah lewat Kementerian PUPR pada tahun 2016 melakukan pembangunan tujuh PLBN yang sejalan dengan Nawa Cita Bapak Presiden RI dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 untuk membangun Indonesia dari Pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity) masyarakat.

Tujuh PLBN Terpadu yakni PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw di Provinsi Papua. (dtf)

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!