User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
UNTR 1,450 5.9%
UNIC 1,235 24.75%
PLIN 410 10.02%
Last update: 29 Mei 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
NIKL -925 -15.1%
GGRM -875 -1.18%
UNVR -375 -0.79%
Last update: 29 Mei 2017
Volume Terbesar
MYRX 930,247,680
RIMO 798,920,832
BUMI 416,646,208
Last update: 29 Mei 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 366,951,882,500
TLKM 305,574,139,000
BJBR 186,320,654,000
Last update: 29 Mei 2017
Efek Teraktif
BAPA 18,105 Freq
INPC 13,181 Freq
PKPK 9,242 Freq
Last update: 29 Mei 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,245.00 13,379.00
SGD 9,572.16 9,672.50
JPY 11,895.99 12,018.51
MYR 3,100.42 3,133.99
CNY 1,928.00 1,947.51
THB 388.64 392.81
HKD 1,699.45 1,716.69
EUR 14,789.37 14,943.01
AUD 9,864.88 9,966.02
GBP 16,976.12 17,149.20
Last update: 29 Mei 2017 11:10 WIB
Politik
Senin, 20 Mar 2017 08:00 WIB - http://mdn.biz.id/n/289329/ - Dibaca: 150 kali
Perda BPHTB Wajib Dicabut
MedanBisnis - Medan. Peraturan Daerah (Perda) Medan Nomor 1 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) harus dicabut dan disesuaikan dengan aturan baru. Masyarakat bisa mengajukan keberatan dengan penetapan tarif PPh melebihi aturan pemerintah.

Kepala Tax Centre USU Hatta Ridho mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan penganti PP 71/2008. Revisi atas Perda Medan 1/2011 tidak harus saling menunggu, antara Pemerintah Kota (Pemko) Medan dengan DPRD Medan.

"Perda 1 wajib dicabut dan harus dibuat Perda baru, bila tercantum bahwa Kota Medan berlaku tarif tunggal 5%. Tapi, kalau dituliskan maksimal 5%, maka cukup diterbitkan Perwal (peraturan walikota) saja, untuk koreksi," kata Hatta, Minggu (19/3).

PP 34/2016 memberikan penurunan BPHTB, khususnya pada pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana sebesar 2,5% dari nilai pengalihan. Jika penetapan BPHTB melebihi ketentuan, masyarakat dapat mengajukan keberatan ke Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Medan. "Keberatan masyarakat atas penetapan BPHTB harus ditanggapi paling lama 2 bulan," kata Hatta.

Ketua Komisi C (membidangi keuangan) DPRD Medan Boydo HK Panjaitan mengatakan, Pemko Medan kurang kreatif menanggapi kenijakan nasional. Sebagaimana diketahui PP 34/2016 merupakan implementasi dari kebijakan ekonomi Presiden RI Joko Widodo jilid XI, yang tujuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat mendapatkan rumah dan stimulus investasi.

"Pemko Medan kurang kreatif, nggak sungguh-sungguh melaukan pembangunan dan mengkaji kebutuhan rakyat," kata Boydo.

Terkait tidak masuknya usulan revisi Perda Medan No 1/2011 tentang BPHTB dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) akan menjadi pembahasan internal komisi. "Kalau ada aturan yang kurang baik untuk rakyat, ya bisa diajukan inisiatif perubahan," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan Anton Panggabean juga mengatakan, jika Pemko tidak mengusulkan perubahan, dapat ditinjaui ulang. "Apalagi ini menyangkut masyarakat. Peraturan dapat disesuaikan dengan keadaan, kalau sifatnya mendesak dan prioritas," katanya.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, mengenai perubahan BPHTB ini akan dibahas bersama antara DPRD Medan dengan Pemko Medan. Langkah kongkrit, hal in akan dibahas secara internal di komisi C DPRD Medan.

Diberitakan, rencana revisi Perda 1/2011 tentang BPHTB tidak masuk dalam Propemperda Kota Medan tahun 2017 yang sudah disahkan oleh DPRD Medan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan, Ranperda revisi seharusnya diusulkan oleh eksekutif.

Anggota DPRD Medan Jumadi mengatakan, usulan Ranperda perubahan menjadi kewenangan eksekutif. "Kalau Ranperda revisi itu, kewenangan di sana (Pemko Medan). Tidak bisa insiatif (usulan DPRD Medan)," katanya. (edward f bangun)

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!