User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
TPIA 1,025 4.09%
PLIN 680 16.19%
MAPB 630 25%
Last update: 22 Jun 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
ITMG -550 -3.08%
RDTX -325 -4.71%
INTP -250 -1.34%
Last update: 22 Jun 2017
Volume Terbesar
MYRX 765,811,584
IIKP 237,799,504
BUMI 234,360,992
Last update: 22 Jun 2017
Transaksi Tertinggi
BMRI 445,433,070,000
ASII 406,870,680,000
BBRI 393,311,260,000
Last update: 22 Jun 2017
Efek Teraktif
HOKI 9,692 Freq
PGAS 7,631 Freq
HOKI-W 7,008 Freq
Last update: 22 Jun 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,252.00 13,386.00
SGD 9,540.68 9,640.62
JPY 11,938.74 12,062.72
MYR 3,092.65 3,126.84
CNY 1,943.19 1,962.84
THB 390.22 394.40
HKD 1,699.04 1,716.31
EUR 14,798.51 14,950.82
AUD 9,997.31 10,105.09
GBP 16,781.01 16,954.71
Last update: 23 Jun 2017 11:05 WIB
Berita Terkini
Senin, 20 Mar 2017 22:27 WIB - http://mdn.biz.id/n/289456/ - Dibaca: 148 kali
Gugat SK Cuti Kampanye, Tim Ahok: KPU DKI Menyimpang dari Kewenangan
MedanBisnis - Jakarta. Tim advokasi Ahok-Djarot menghadiri musyawarah penyelesaian sengketa terhadap SK KPU DKI Jakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017. Tim Ahok menilai KPU DKI menyimpang dari sumber kewenangan dalam pembentukan aturan dalam SK itu, khususnya soal cuti kampanye untuk petahana.

Musyawarah dihadiri tim advokat paslon nomor urut 2 sebagai pihak pemohon, KPU DKI sebagai termohon dan tim advokat paslon nomor urut 3 Anies-Sandi sebagai pihak terkait.

Hadir pula 4 orang saksi dari pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait. Keempat orang tersebut ialah Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan dan I Gusti Putu Artha menjadi saksi dari pihak pemohon.

Selanjutnya, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjadi saksi dari pihak termohon, dan Margarito Kamis saksi dari pihak terkait.

Saksi dari pihak pemohon, Arteria Dahlan mengatakan KPU DKI tidak diberikan kewenangan untuk mengubah norma yang berlaku.

"Saya katakan memang dalam konteks pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan itu agak menyimpang. Menyimpang dari sumber kewenangannya KPU DKI tidak diberikan kewenangannya, KPU DKI tidak diberikan kewenangan untuk membuat norma baru yang bertentangan juga dengan norma atasan," ujar Arteria usai memberi kesaksian di kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara, Senin (20/3/2017).

"Sekalipun dikatakan SK KPU hanya pedoman teknis, kan ada pisau analisanya. Apakah pedoman teknis itu bertentangan juga dengan norma atasannya atau tidak," lanjutnya.

Arteria menegaskan, KPU tidak perlu menambahi aturan. Jika diperlukan ada penajaman aturan, Arteri menyarankan agar KPU melaksanakan hal tersebut.

"Kami pun secara politis sudah menanyakan kepada KPU di forum DPR. Apakah ada perubahan aturan? Tidak ada, sama. Yang perubahan sedikit hanya untuk Aceh terkait persyaratan membaca Alquran. Jadi jelas, akuilah kalau keliru. Kita nggak marah kok. Tapi semua harus hadir di ruangan ini untuk menerangkan yang sehebat-hebatnya dengan nurani dan moral yang baik. Kita nggak minta benar atau salah, tapi kita katakan kebenaran," ucap Arteri.

Sebelumnya, Ahok-Djarot melalui tim advokasi mereka mengajukan gugatan ke Bawaslu RI untuk membatalkan SK Nomor 49 tersebut. SK KPU Nomor 49 adalah keputusan yang menyatakan adanya masa kampanye pada putaran kedua yang berlangsung sejak 7 Maret sampai dengan 15 April 2017. (dtc)

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Automatic Gate Kualitas Eropa Automatic Gate Merek NICE
Pemasangan Sectional Door, hubungi kami sekarang juga. Sectional door kami merupakan produk buatan eropa.
BERITA TERKAIT
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!