User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
ITMG 550 2.95%
JECC 475 7.31%
SILO 350 2.55%
Last update: 23 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GMTD -725 -11.28%
UNVR -350 -0.82%
UNTR -200 -0.72%
Last update: 23 Mar 2017
Volume Terbesar
MYRX 2,544,047,104
SRIL 779,317,632
BUMI 297,418,816
Last update: 23 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 651,033,080,000
BMRI 492,012,485,000
BBNI 377,155,872,500
Last update: 23 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 23,959 Freq
PKPK 17,957 Freq
BBNI 6,205 Freq
Last update: 23 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,265.00 13,399.00
SGD 9,476.35 9,573.45
JPY 11,897.93 12,021.35
MYR 2,994.36 3,026.65
CNY 1,926.48 1,945.95
THB 383.38 387.37
HKD 1,707.84 1,725.12
EUR 14,304.98 14,453.50
AUD 10,167.62 10,271.67
GBP 16,558.70 16,729.99
Last update: 23 Mar 2017 11:05 WIB
Nasional
Selasa, 21 Mar 2017 08:00 WIB - http://mdn.biz.id/n/289537/ - Dibaca: 61 kali
Sosialisasi Revisi UU KPK Tetap Dilanjutkan
MedanBisnis - Jakarta. Langkah DPR menyosialisasikan revisi UU KPK mendapat penolakan, salah satunya dari para mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) yang mengadakan demo ketika sosialisasi dilakukan. Meski demikian, DPR tetap jalan terus melakukan sosialisasi.
"Sosialisasi itu tugas rutin. Yang tidak boleh sosialisasi itu adalah aliran marxisme dan komunisme," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/3).

Fahri mengatakan, ada alasan tersendiri mengapa sosialisasi revisi UU KPK tetap dilakukan. Dia menuturkan seharusnya revisi itu sudah bisa mendapat persetujuan Presiden,

"Rapat konsultasi terakhir pada saat ketua DPR-nya Pak Ade Komarudin, saya ingat betul Pak Akom bilang, Presiden mau berubah. Tiba-tiba waktu itu pimpinan KPK ingin mengundurkan diri, ada forum rektor lagi," katanya.

"Presiden bilang, belum waktunya ini (revisi, red). Beliau bilang, sosialisasi saja dulu. Makanya sosialisasi jalan terus karena masih dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional, red)," lanjutnya.

Dia menyatakan, terus berjalan atau tidaknya sosialisasi revisi UU KPK tersebut tergantung dari perintah Presiden Jokowi. Semisal, revisi UU KPK itu dicabut dari Prolegnas, maka sosialisasi akan dihentikan.

"Kalau dicabut dari Prolegnas ya nggak ada sosialisasi lagi. Tapi itu kan terserah Presiden, Prolegnas kan dibikin bersama," ucapnya. (dcn)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!