User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
TCID 1,200 7.84%
FORZ-W 327 32700%
INKP 240 13.04%
Last update: 28 Apr 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
UNVR -1,250 -2.73%
JECC -700 -11.48%
ITMG -500 -2.55%
Last update: 28 Apr 2017
Volume Terbesar
MYRX 1,336,184,960
BUMI 482,200,512
BIPI 435,902,912
Last update: 28 Apr 2017
Transaksi Tertinggi
TLKM 547,736,630,000
ASII 261,678,960,000
INDY 248,406,638,000
Last update: 28 Apr 2017
Efek Teraktif
INDY 13,026 Freq
BUMI 8,233 Freq
DOID 6,268 Freq
Last update: 28 Apr 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,260.00 13,394.00
SGD 9,496.53 9,594.56
JPY 11,929.82 12,051.47
MYR 3,048.28 3,081.21
CNY 1,923.66 1,943.10
THB 382.90 386.89
HKD 1,704.37 1,721.82
EUR 14,410.97 14,561.96
AUD 9,902.57 10,009.34
GBP 17,114.68 17,292.99
Last update: 28 Apr 2017 11:10 WIB
Nasional
Selasa, 21 Mar 2017 08:02 WIB - http://mdn.biz.id/n/289542/ - Dibaca: 143 kali
Walhi Apresiasi IUPHKm 410 Ha di Langkat
MedanBisnis - Medan. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara mengapresiasi pemberian izin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Kelompok Tani dan Nelayan Lestari Mangrove seluas 410 hektare di Langkat. Apalagi, di areal tempat keberadaan izin tersebut sudah banyak kegiatan rehabilitasi yang dilakukan masyarakat.
Direktur Walhi Sumut Dana Tarigan mengatakan, IUPHKm seluas 410 hektare itu sesuai keputusan bernomor SK.987/Menlhk-PSKL/PSL.0/3/2017 yang ditetapkan tanggal 9 Maret 2017 di Jakarta tersebut terdiri dari hutan lindung 50 hektare dan hutan produksi tetap 360 hektare, di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Langkat.

Dalam prosesnya selama ini, Walhi Sumut bersama dengan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Kiara dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mendampingi masyarakat dalam mendapatkan wilayah kelola rakyat dalam skema perhutanan desa.

"Kawasan tersebut yang selama ini menjadi penyangga kehidupan masyarakat, tapi dikuasai dan dirusak oleh perusahaan. Ada proses berdarah-darah, kriminalisasi masyarakat yang menolak hadirnya perusahaan hingga dipenjara," kata Dana kepada wartawan, Senin (20/3), di Medan.

Di luar itu, dia juga mengharapkan untuk daerah-daerah lain juga mendapat percepatan sebagaimana menjadi program Presiden Joko Widodo dengan Nawacita-nya, yakni 12,7 juta hektare lahan hutan adat kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Pihaknya mengkhawatirkan, pihak-pihak swasta juga melirik dan bekerja sama dengan masyarakat lokal yang kurang paham mengelola lahannya menjadi perkebunan dan lain-lain.

"Harapannya memang masyarakatlah yang mengelola, bukan masyarakat yang dibiayai. Kita berhadap masyarakat yang menguasai dan mengelolanya," katanya.
Menurutnya, masih adanya korporasi beroperasi di lokasi tersebut harus segera diselesaikan karena tak boleh ada lagi izin lain di situ.

"Kita juga minta pertanggungjawaban kalau mereka sudah beraktivitas dan melakukan pengrusakan untuk merehabilitasinya melalui masyarakat yang sudah mendapatkan izin mengelolanya dengan HKm," katanya.

Walhi, kata dia, tak pernah mengusulkan keluarnya izin tanpa adanya pengorganisasian sebelumnya. Karena dengan pengorganisasianlah bisa mengetahui persis bagaimana masyarakat yang diorganisir. Kalau tak ada pengorganisasian Walhi Sumut tak akan mau mendorong percepatan keluarnya izin HKm.

"Dengan menjadikannya ekowisata bahari yang pro iklim, kita inginkan produk-produk yang dibangun di situ, ramah lingkungan. Listriknya pun kita usahakan dari solar pannel. Lagi usahakan listik dari energi terbarukan, karena di sana kan angin banyak dan panasnya juga cukup banyak. Saya pikir ini bisa jadi pilot project," ungkapnya.

Ketua DPD KNTI Langkat Tajudin Hasibuan alias Sangkot mengatakan bahwa wilayah ini sangat penting bagi nelayan tradisional di Kecamatan Babalan, Brandan Barat, dan Sei Lepan. Ada sekitar 4.500 orang yang setiap harinya menggunakan jalur ini untuk berbagai aktivitas, mulai melaut, transportasi, kemudian mangrovenya sebagai tempat untuk aktivitas nelayan tangkap.
Katanya, yang terpenting adalah kelompok masyarakat kini berinisiatif untuk melakukan kerja pariwisata secara berkelanjutan.

Dia menambahkan, selain rehabilitasi, sudah ada kelompok ibu-ibu yang memproduksi buah pedada dan kerupuk yang mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan. Nantinya, di lokasi tempat diberikannya izin IUP HKm tersebut juga akan didirikan ekowisata bahari yang melibatkan masyarakat.

"Tentu saja berbicara ekowisata harus melindungi alamnya, pesisirnya, mangrovenya, dan juga menjadikan masyarakatnya sejahtera. Kita juga sudah membudidayakan udang vaname dengan pengorekan secara tradisional, manual yakni sedalam 80 cm dan pembenihan kepiting kelapa yang harapannya dapat memenuhi kebutuhan benih di Langkat," katanya. (dewantoro)
Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!