User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Efek Pencetak Laba (RPH)
ITMG 550 2.95%
JECC 475 7.31%
SILO 350 2.55%
Last update: 23 Mar 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
GMTD -725 -11.28%
UNVR -350 -0.82%
UNTR -200 -0.72%
Last update: 23 Mar 2017
Volume Terbesar
MYRX 2,544,047,104
SRIL 779,317,632
BUMI 297,418,816
Last update: 23 Mar 2017
Transaksi Tertinggi
BBCA 651,033,080,000
BMRI 492,012,485,000
BBNI 377,155,872,500
Last update: 23 Mar 2017
Efek Teraktif
SRIL 23,959 Freq
PKPK 17,957 Freq
BBNI 6,205 Freq
Last update: 23 Mar 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,265.00 13,399.00
SGD 9,476.35 9,573.45
JPY 11,897.93 12,021.35
MYR 2,994.36 3,026.65
CNY 1,926.48 1,945.95
THB 383.38 387.37
HKD 1,707.84 1,725.12
EUR 14,304.98 14,453.50
AUD 10,167.62 10,271.67
GBP 16,558.70 16,729.99
Last update: 23 Mar 2017 11:05 WIB
Interaktif Bisnis
Selasa, 21 Mar 2017 08:28 WIB - http://mdn.biz.id/n/289613/ - Dibaca: 78 kali
Duh, Alokasi Dana Desa Ditilep Kepala Desa
Alokasi Dana Desa (ADD) yang nilainya mencapai miliaran rupiah dan ditujukan untuk pembangunan desa ternyata mampu membuat banyak kepala desa (Kades) silau dan gelapmata.

Banyak berita tentang aparat hukum yang memeriksa sejumlah Kades karena diduga tidak menggunakan ADD dengan benar, bahkan diduga dikorupsi untuk kepentingan sendiri.

Contoh teranyar adalah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Provinsi Sumatera Utara. Saat ini ada 18 Kades yang diperiksa pihak Polres Labuhanbatu terkait dugaan penyalahgunaan ADD tahun 2016.

18 kades itu berasal dari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang, Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba. Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat, Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan, dan Desa Sukadame Kecamatan Silangkitang.

Wah sebelum ada ADD pemerintah di tingkat desa berteriak soal ketidakadilan dana pembangunan. Nah, giliran ADD dimunculkan, ternyata sang Kades tidak punya mental kuat untuk tidak korupsi. Terimakasih.

Komentar Facebook:

Lapor ! Masyarakat desa harus aktif mengawasi penggunaan dana desa.

Rahim Bin Rahman

Di karo juga sudah ada tim saber pungli, kita tunggu

Stevani Sinalsal Jevaska Kaban

Wadehhh, dikira kepala desa itu uang ADD itu adlh untuk dibagi bagi hahaha ... KPK mana nih?

Henri Burju Simanjuntak

Tenang saja, di tiap Kabupaten Sudah dibentuk Tim Saber Pungli. Biarkan mereka yang bekerja

Andrew Sinaga

Itulah indonesia, giliran ndak dapat teriak-teriak, giliran dapat ditilep semua, kita rakyat mau bilang apa.

Muhammad Adil

Tim sabernya harus netral, jangan pula jadi ikut-ikutan minta suapan agar tidak terungkap perbuatan jahat mereka.

Varange Manurung Simanoroni

ADD (Alokasi Dana Desa), DD (Dana Desa). Enggak perlu ditanggapi, memang begitu sistimnya, bagi-bagi korupsi.

Tohap P. Simamora Tosim

Waduh memang sudah budaya, susah merobahnya. maunya ditindak tegas dan harus mempertanggungjawabkannya

Ros Pohan

Mungkin kurang perdulinya masyarakat tentang pembangunan desa yang di mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan mengakibatkan seolah" kepala desa tak ada yang mengawasi disinilah peran BPD bersama masyarakat mengawasu di tingkat desa.

Wayan Karsa

Hebat ya indonesia, orang-orangnya berjiwa ramah, walaupun tersangka korupsi masih ketawa, hanya di Indonesia mental koruptor katanya gagah

Subakir

Kadesnya terkejut lihat uang Rp 1 miliar. jadi bingung mau dikorupsi aje. enggak tau menggunakan dananya. setiap kades perlu memahami analisa sumber dan penggunaan dana.

Anta Hidayat Pulungan

BPD harus bersikap netral dan tegas karena BPD-lah wakil dari masyarakat desa tersebut dan jangan pula oknum BPD mau diajak kerjasama oleh pak kadesnya dalam hal penggelapan dana

M Zulham

Tidak ada dana desa yang Rp 1 miliar lebih masih juga berebut jd kades konon pulak ada dana 1 m lebih... dah pasti ditelap. Yakinlah 100% kades nilep cuma berpariasi ada yg cm sekedar beli sp. Motor ada pula yg targetnya INOVA terbaru.

Irwansyah Dmounthe

Mohon koreksi ADD apa DD soalnya setau saya ADD sudah ada sebelum adanya UU 6 tahun 2014 tentang Desa, dan DD baru sesudahnya yang jumlahnya bisa dikatakan fantastis ukuran desa karena merupakan dana perimbangan dari pusat, terimakasih.

Neos Protos Evolustion

Black Berry Messenger:


Makin merajalela saja, maunya dihukum gantung saja biar enggak ditilep lagi dan biar jerah

Rizky Kurniawan

Tak ada bedanya pejabat kota sama pejabat desa. judulnya sama-sama merugikan negara dan rakyat.*boxing*

Mohd Yusuf Nasution

Pejabat kalo gak korupsi yah gak pejabat namnya......semua pejabat tingkat rendah itu KORUPSI.....dan tidak mgkin JUJUR ....

Gino

Ataupun, jika memang ada pilihan lain, sebaiknya kepala daerah nya ditegor. Atasan pun harus bisa ditegor bawahan nya, jika tidak maksimal kerjanya.

Ricky Panjaitan

Hukum sesuai hukum yang berlaku, biar para kades sadar itu dana desa juga untuk rakyat. Memang makin adanya anggaran desa,gaya hidup para kades agak lumayan mantap... Hehee.Pihak berwajib tetaplah mengawasi penggunaan anggaran desa,bila ada tidak tepat sasaran, supaya dihukum.Biar kedepannya semakin baik,adanya.

Muksin Sihite

Itu sebabnya penurunan Dana pembangunan itu juga harus terukur.apa yang mau diperbaiki, apa yang mau ditambah, apa yang mau dibangun,lahan pertanian,perkebunan rakyat mana yang butuh bantuan pupuk peralatan pertanian,berapa banyak lumbung desa dibutuhkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. Jadi semua programnya jelas.Tidak kalimat "pengembangan kemampuan petani". Kemudian dalam pencairan anggaran harus ada laporan tertulis yang bisa diaudit baru bisa dicairkan anggaran berikutnya,dan pencairan,pengelolaan Dana itu harus setiap saat diawasi dan disidak.

Herman

Penyaluran bantuan alokasi dana desa rawan diselewengkan dan melenceng dari tujuan awalnya, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Potensi terjadi penyimpangan atau korupsi sangat tinggi mengingat alokasi dana desa yang sangat besar. Korupsi alokasi dana desa sudah menjadi wabah seperti penyakit karena menyebar ke sejumlah desa. Dalam aspek tata laksana ditemukan sejumlah masalah dalam proses penganggaran, penyaluran, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Peruntukan alokasi dana desa juga sangat bervariasi, mulai dari kepentingan pribadi dan atau keluarga, menyumbang tempat ibadah, membantu organisasi masyarakat atau keagamaan atau kepemudaan dan tokoh agama, hingga membiayai klub sepak bola di desa. Modus korupsi alokasi dana desa biasanya beragam. Modus yang sering terjadi adalah pemberian bantuan tanpa pengajuan, pemberian bantuan melebihi alokasi, pemotongan bantuan, pemberian bantuan tanpa pertanggungjawaban penggunaan, dan proposal atau bantuan fiktif. Potensi penyimpangan terjadi karena tidak ada pedoman umum yang rinci tentang penyaluran alokasi dana desa.

Selain itu, mekanisme penyaluran dana yang dibuat kepala desa sering kali dipengaruhi kepentingan elite politik atau partai politik tertentu. Alokasi dana desa biasanya mengalami peningkatan menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Amat You

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!