User ID Password  
HOME   |   Tentang Kami   |   Pasang Iklan   |   Index Berita   |   Iklan Baris Gratis   |   Hubungi Kami Daftar Menjadi Member   |   Login
Membangun Indonesia yang Lebih Baik
 
 
Berita Terkini Hari Ini
BERITA TERKINI SELENGKAPNYA
E-paper
Foto Berita
Efek Pencetak Laba (RPH)
TCID 1,200 7.84%
FORZ-W 327 32700%
INKP 240 13.04%
Last update: 28 Apr 2017
Efek Pencetak Rugi (RPH)
UNVR -1,250 -2.73%
JECC -700 -11.48%
ITMG -500 -2.55%
Last update: 28 Apr 2017
Volume Terbesar
MYRX 1,336,184,960
BUMI 482,200,512
BIPI 435,902,912
Last update: 28 Apr 2017
Transaksi Tertinggi
TLKM 547,736,630,000
ASII 261,678,960,000
INDY 248,406,638,000
Last update: 28 Apr 2017
Efek Teraktif
INDY 13,026 Freq
BUMI 8,233 Freq
DOID 6,268 Freq
Last update: 28 Apr 2017
Kurs Valuta Asing
Mata Uang Beli Jual
USD 13,260.00 13,394.00
SGD 9,496.53 9,594.56
JPY 11,929.82 12,051.47
MYR 3,048.28 3,081.21
CNY 1,923.66 1,943.10
THB 382.90 386.89
HKD 1,704.37 1,721.82
EUR 14,410.97 14,561.96
AUD 9,902.57 10,009.34
GBP 17,114.68 17,292.99
Last update: 28 Apr 2017 11:10 WIB
Wacana
Selasa, 21 Mar 2017 08:31 WIB - http://mdn.biz.id/n/289617/ - Dibaca: 97 kali
Suara Hati
Syarat Saldo Rp 25 Juta Dicabut
Persyaratan harus ada saldo Rp 25 juta bagi pemohon paspor baru dengan dalih untuk menyasar TKI ilegal akhirnya urung dilaksanakan. Setelah menuai reaksi keras dari masyarakat, Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi akhirnya mencabut persyaratan saldo Rp 25 juta tersebut, Senin (20/3). Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno dalam jumpa pers di gedung Ditjen Imigrasi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, kemarin mengatakan, pencabutan persyaratan itu karena banyaknya respon dari masyarakat.

Dari hasil analisa media, masyarakat menurut Agung, memberikan respons negatif atas persyaratan menunjukkan rekening koran Rp 25 juta. Syarat ini sebelumnya diberlakukan kepada pemohon paspor baru yang bertujuan wisata namun tak punya pekerjaan tetap. Penentuan diminta tidaknya syarat tambahan ini sebelumnya diserahkan kepada penilaian petugas imigrasi.

Sebelumnya keputusan ini memang terasa kontroversi dengan kondisi kekinian di jajaran kementerian era Presiden Jokowi. Alih-alih semua urusan dipermudah - termasuk di Imigrasi dengan sistem pengurusan paspor online - eh tiba-tiba `nyelonong` peraturan yang mengesankan mempersulit masyarakat. Jika melihat pada Surat Edaran Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Nonprosedural sebelum akhirnya dinyatakan dicabut itu memang terasa urusannya bertele-tele bahkan terkesan hanya memunculkan peluang korup dan pungli jenis baru bagi oknum terkait.

Menurut hemat kita, kebijakan ini terburu-buru diambil. Pertanyaan paling sederhana adalah, apakah semua orang yang mengurus paspor niatnya untuk jadi TKI nonprosedural? Bagaimana halnya dengan pengusaha yang memang tidak berpenghasilan tetap (tidak terima gaji bulanan) tapi mau ke luar negeri untuk urusan bisnis ataupun berwisata? Begitu juga dengan backpacker yang akan jalan-jalan ke luar negeri yang duitnya terbatas?

Salah satu klausul yang terasa tidak tepat dalam surat edaran itu adalah untuk memperoleh keyakinan, petugas imigrasi diberi kewenangan untuk meminta persyaratan tambahan seperti kalau akan wisata meminta bukti jaminan hidup, buku tabungan dengan nominal minimal Rp 25 juta. Lah, untuk apa? Masa orang mau jalan-jalan tiga hari misalnya ke Malaysia harus punya tabungan Rp 25 juta sementara harga tiket malah Rp 500-an PP? Mengurus visa ke China saja tidak sampai harus menunjuk- nunjukkan buku tabungan. Lagi pula, adakalanya seorang TKI juga tidak serta-merta mendapat pekerjaan di luar negeri. Bisa saja tadinya baru sebatas survei, bagaimana mungkin ia harus mengumpulkan uang sebesar Rp25 juta sebagai deposit?

Yang harus dilakukan pemerintah sebenarnya membuka lapangan kerja yang luas kepada masyarakat dan membayar upah yang lebih dari cukup supaya tidak lagi mencari kerja ke luar negeri. Kalau tidak mampu memberikan lapangan kerja, mbok urusan cari kerja di luar negeri yang dipermudah. Bukan malah dipersulit.

Kebijakan saldo rekening seseorang biasanya diberlakukan oleh pihak kedutaan beberapa negara maju terhadap pemohon visa. Misalnya visa ke negara Jepang, Korea, negara Australia, negara negara Eropa dan AS. Kebijakan itupun variatif dan fleksibel. Tujuan dari mengetahui berapa jumlah uang di rekening bertujuan untuk kebaikan si pengurus visa jangan sampai telantar di negara mereka. Maka itu, kebijakannya kerap terkait dengan biaya hidup sehari dikali berapa lama si pemohon visa menetap.

Syukurlah bahwa kebijakan ini akhirnya dicabut sebelum menimbulkan keresahan dari masyarakat. Wajarlah resah, selain memberatkan juga banyak pihak menilai kebijakan ini hanya membuka peluang untuk pungli gaya baru. Kita sadari, banyak sekali peraturan di negeri ini tapi hanya jadi alat untuk pungli dan korupsi oleh oknum aparat.

Iklan Baris Gratis Dilihat lebih dari 15,000 visitor setiap harinya Pasang
Informasi pemasangan barrier gate, jual barrier gate dan Barrier Gate Otomatis, hubungi NICE Automatic Gate sekarang juga! Terima kasih!
KIRIM KOMENTAR
Silakan login terlebih dahulu untuk bisa memberikan komentar atau
klik daftar untuk menjadi member MedanBisnisDaily.com
KOMENTAR ANDA
Tidak ada komentar pada berita ini!